KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI

Pemimpin dan Kepemimpinan  merupakan suatu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan secara struktural maupun fungsional. Banyak muncul pengertian-pengertian mengenai pemimpin dan kepemimpinan, natara lain :

o   Pemimpin adalah figur sentral yang mempersatukan kelompok (1942)

o   Kepemimpinan adalah keunggulan seseorang atau beberapa individu dalam kelompok, dalam proses mengontrol gejala-gejala sosial

o   Brown (1936) berpendapat bahwa pemimpin tidak dapat dipisahkan dari kelompok, akan tetapi boleh dipandang sebagai suatu posisi dengan potensi tinggi di lapangan. Dalam hal sama, Krech dan Crutchfield memandang bahwa dengan kebaikan dari posisinya yang khusus dalam kelompok ia berperan sebagai agen primer untuk penentuan struktur kelompok, suasana kelompok, tujuan kelompok, ideologi kelompok, dan aktivitas kelompok.

o   Kepemimpinan  sebagai suatu kemampuan meng-handel orang lain untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan friksi sesedikit mungkin dan kerja sama yang besar, kepemimpinan merupakan kekuatan semangat/moral yang kreatif dan terarah.

o   Pemimpin adalah individu yang memiliki program/rencana dan bersama anggota kelompok bergerak untuk mencapai tujuan dengan cara yang pasti.

Muncul dua pertanyaan yang menjadi perdebatan mengenai pemimpin,

o   Apakah seorang pemimpin dilahirkan atau ditempat?

o   Apakah efektivitas kepemimpinan seseorang dapat dialihkan dari satu organisasi ke organisasi yang lain oleh seorang pemimpin yang sama?

Untuk menjawab pertanyaan pertama tersebut kita lihat beberapa pendapat berikut :

o   Pihak yang berpendapat bahwa “pemimpin itu dilahirkan” melihat bahwa seseorang hanya akan menjadi pemimpin yang efektif karena dia dilahirkan dengan bakat-bakat kepemimpinannya.

o   Kubu yang menyatakan bahwa “pemimpin dibentuk dan ditempa” berpendapat bahwa efektivitas kepemimpinan seseorang dapat dibentuk dan ditempa. Caranya adalah dengan memberikan kesempatan luas kepada yang bersangkutan untuk menumbuhkan dan mengembangkan efektivitas kepemimpinannya melalui berbagai kegiatan pendidikan dan latihan kepemimpinan.

Sondang (1994) menyimpulkan bahwa seseorang hanya akan menjadi seorang pemimpin yang efektif apabila :

o   seseorang secara genetika telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan

o   bakat-bakat tersebut dipupuk dan dikembangkan melalui kesempatan untuk menduduki jabatan kepemimpinannya

o   ditopang oleh pengetahuan teoritikal yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan, baik yang bersifat umum maupun yang menyangkut teori kepemimpinan.

Untuk menjawab pertannyaan kedua dapat dirumuskan dua kategori yang sudah barang tentu harus dikaji lebih jauh lagi:

o   Keberhasilan seseorang memimpin satu organisasi dengan sendirinya dapat dilaihkan kepada kepemimpinan oleh orang yang sama di organisasi lain

o   Keberhasilan seseorang memimpin satu organisasi tidak merupakan jaminan keberhasilannya memimpin organisasi lain.

 

·         Tipe-tipe Kepemimpinan :

o   Tipe Otokratik

Semua ilmuan yang berusaha memahami segi kepemimpinan otokratik mengatakan bahwa pemimpin yang tergolong otokratik dipandang sebagai karakteritik yang negatif.

Dilihat dari persepsinya seorang pemimpin yang otokratik adalah seseorang yang sangat egois. Seorang pemimpin yang otoriter akan menujukan sikap yang menonjolkan “keakuannya”, antara lain dalam bentuk :

ü  kecenderungan memperlakukan para bawahannya sama dengan alat-alat lain dalam organisasi, seperti mesin, dan dengan demikian kurang menghargai harkat dan martabat mereka

ü  pengutmaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengkaitkan pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahannya.

ü  Pengabaian peranan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan.

Gaya kepemimpinan yang dipergunakan pemimpin yang otokratik antara lain:

ü  menuntut ketaatan penuh dari para bawahannya

ü  dalam menegakkan disiplin menunjukkan keakuannya

ü  bernada keras dalam pemberian perintah atau instruksi

ü  menggunakan pendekatan punitif dalamhal terhadinya penyimpangan oleh bawahan.

o   Tipe Paternalistik

Tipe pemimpin paternalistik hanya terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional, umumnya dimasyarakat agraris. Salah satu ciri utama masuarakat tradisional ialah rasa hormat yang tinggi yang ditujukan oleh para anggiota masyarakat kepada orang tua atau seseorang yang dituakan.

Pemimpin seperti ini kebapakan, sebagai tauladan atau panutan masyarakat. Biasanya tiokoh-toko adat, para ulama dan guru. Pemimpin ini sangat mengembangkan sikap kebersamaan.

o   Tipe Kharismatik

Tidak banyak hal yang dapat disimak dari literatur yang ada tentang kriteria kepemimpinan yang kharismatik. Memang ada karakteristiknya yang khas yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Tegasnya seorang pemimpin yang kharismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi.

o   Tipe Laissez Faire

Pemimpin ini berpandangan bahwa umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, sasaran-sasaran apa yang ingin dicapai, tugas apa yang harus ditunaikan oleh masing-masing anggota dan pemimpin tidak terlalu sering intervensi.

Karakteristik dan gaya kepemimpinan tipe ini adalah :

ü  pendelegasian wewenang terjadi secara ekstensif

ü  pengambilan keputusan diserahkan kepada para pejabat pimpinan yang lebih rendah dan kepada petugas operasional, kecuali dalam hal-hal tertentu yang nyata-nyata menuntut keterlibatannya langsung.

ü  Status quo organisasional tidak terganggu

ü  Penumbuhan dan pengembangan kemampuan berpikir dan bertindah yang inovatif diserahkan kepada para anggota organisasi yang bersangkutan sendiri.

ü  Sepanjang dan selama para anggota organisasi menunjukkan perilaku dan prestasi kerja yang memadai, intervensi pimpinan dalam organisasi berada pada tingkat yang minimum.

o   Tipe Demokratik

ü  Pemimpin yang demokratik biasanya memandang peranannya selaku koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi.

ü  Menyadari bahwa mau tidak mau organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan secara jelas aneka ragam tugas dan kegiatan yang tidak bisa tidak harus dilakukan demi tercapainya tujuan.

ü  Melihat kecenderungan adanya pembagian peranan sesuai dengan tingkatnya.

ü  Memperlakukan manusia dengan cara yang manusiawi dan menjunjung harkat dan martabat manusia

ü  Seorang pemimpin demokratik disegani bukannya ditakuti.

·         Ciri ciri pemimpin dan kepemimpinan yang ideal antara lain :

o   Pengetahuan umum yang luas, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam hirarki kepemimpinan organisasi, ia semakin dituntut untuk mampu berpikir dan bertindak secara generalis.

o   Kemampuan Bertumbuh dan Berkembang

o   Sikap yang Inkuisitif atau rasa ingin tahu, merupakan suatu sikap yang mencerminkan dua hal: pertama, tidak merasa puas dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki; kedua, kemauan dan keinginan untuk mencari dan menemukan hal-hal baru.

o   Kemampuan Analitik, efektifitas kepemimpinan seseorang tidak lagi pada kemampuannya melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis operasional, melainkan pada kemampuannya untuk berpikir. Cara dan kemampuan berpikir yang diperlukan dalah yang integralistik, strategik dan berorientasi pada pemecahan masalah.

o   Daya Ingat yang Kuat, pemimpin harus mempunyai kemampuan inteletual yang berada di atas kemampuan rata-rata orang-orang yang dipimpinnya, salah satu bentuk kemampuan intelektual adalah daya ingat yang kuat.

o   Kapasitas Integratif, pemimpin harus menjadi seorang integrator dan memiliki pandangan holistik mengenai orgainasi.

o   Keterampilan Berkomunikasi secara Efektif, fungsi komunikasi dalam organisasi antara lain : fungsi motivasi, fungsi ekspresi emosi, fungsi penyampaian informasi dan fungsi pengawasan.

o   Keterampilan Mendidik, memiliki kemampuan menggunakan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan bawahan, mengubah sikap dan perilakunya dan meningkatkan dedikasinya kepada organisasi.

o   Rasionalitas, semakin tinggi kedudukan manajerial seseorang semakin besar pula tuntutan kepadanya untuk membuktikan kemampuannya untuk berpikir. Hasil pemikiran itu akan terasa dampaknya tidak hanya dalam organisasi, akan tetapi juga dalam hubungan organisasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi tersebut.

o   Objektivitas, pemimpin diharapkan dan bahkan dituntut berperan sebagai bapak dan penasehat bagi para bawahannya.  Salah satu kunci keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemudikan organisasi terletak pada kemampuannya bertindak secara objektif.

o   Pragmatisme, dalam kehidupan organisasional, sikap yang pragmatis biasanya terwujud dalam bentuk sebagai berikut : pertama, kemampuan menentukan tujuan dan sasaran yang berada dalam jangkauan kemampuan untuk mencapainya yang berarti menetapkan tujuan dan sasaran yang realistik tanpa melupakan idealisme. Kedua, menerima kenyataan apabila dalam perjalanan hidup tidak selalu meraih hasil yang diharapkan.

o   Kemampuan Menentukan Prioritas, biasanya yang menjadi titik tolak strategik organisasional adalah “SWOT”.

o   Kemampuan Membedakan hal yang Urgen dan yang Penting

o   Naluri yang Tepat, kekampuannya untuk memilih waktu yang tepat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

o   Rasa Kohesi yang tinggi, :senasib sepenanggungan”, keterikan satu sama lain.

o   Rasa Relevansi yang tinggi, pemimpin tersebut mampu berpikir dan bertindak sehingga hal-hal yang dikerjakannya mempunyai relevansi tinggi dan langsung dengan usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi.

o   Keteladanan,s seseorang yang dinilai pantas dijadikan sebagai panutan dan teladan dalam sikap, tindak-tanduk dan perilaku.

o   Menjadi Pendengar yang Baik

o   Adaptabilitas, kepemimpinan selalu bersifat situasional, kondisonal, temporal dan spatial.

o   Fleksibilitas, mampu melakukan perubahan dalam cara berpikir, cara bertindak, sikap dan perilaku agar sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi tertentu yang dihadapi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hidup yang dianut oleh seseorang.

o   Ketegasan

o   Keberanian

o   Orientasi Masa Depan

o   Sikap yang Antisipatif dan Proaktif

·         KERETAKAN DALAM ORGANISASI

Salah paham dalam menerima dan menafisrkan pesan.

o   Prosedur hubungan dalam organisasi tidak diikuti dengan benar. Misalnya, arahan dari pihak atasan langsung ke level paling bawah, tanpa mengambil peranan pihak tengah (middle level) dalam organisasi.

o   Kurangnya komitmen penuh dalam kerja organisasi. Aturan organisasi tidak dipahami dan dihayati pleh anggota organisasi.

o   Adanya kepentingan pribadi. Organisasi dipergunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

o   Permasalahan yang tidak kunjung selesai, sehingga tidak muncul kondisi organisasi yang nyaman.

o   Tidak adanya pembagian kerja dan juga pembagian keuntungan yang adil..

Keretakan dalam organisasi dapat menumbuhkan citra negatif, dengan permasalah yang saling terkait, antara lain :

o   Keretakan hubungan antara anggota organisasi.

o   Perselisihan yang terus berlarut-larut dan suasana organisasi yang muram.

o   Wujud sikap mementingkan diri sendiri.

o   Produktivitas organisasi merosot.

o   Ketidakstabilan organisasi akibat dari retaknya hubungan.

o   Penyalahsunaan kekuasaan, mementingkan diri sendiri

·         PEMIMPIN VISIONER

Kepemimpinan visioner, adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas (Diana Kartanegara, 2003).

Kepemimpinan Visioner memerlukan kompetensi tertentu. Pemimipin visioner setidaknya harus memiliki empat kompetensi kunci sebagaimana dikemukakan oleh Burt Nanus (1992),  yaitu:

o   Seorang pemimpin visioner harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan manajer dan karyawan lainnya dalam organisasi. Hal ini membutuhkan pemimpin untuk menghasilkan “guidance, encouragement, and motivation.”

o   Seorang pemimpin visioner harus memahami lingkungan luar dan memiliki kemampuan bereaksi secara tepat atas segala ancaman dan peluang. Ini termasuk, yang plaing penting, dapat "relate skillfully" dengan orang-orang kunci di luar organisasi, namun memainkan peran penting terhadap organisasi (investor, dan pelanggan).

o   Seorang pemimpin harus memegang peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi praktek organisasi, prosedur, produk dan jasa. Seorang pemimpin dalam hal ini harus terlibat dalam organisasi untuk menghasilkan dan mempertahankan kesempurnaan pelayanan, sejalan dengan mempersiapkan dan memandu jalan organisasi ke masa depan (successfully achieved vision).

o   Seorang pemimpin visioner harus memiliki atau mengembangkan "ceruk" untuk mengantisipasi masa depan. Ceruk ini merupakan ssebuah bentuk imajinatif, yang berdasarkan atas kemampuan data untuk mengakses kebutuhan masa depan konsumen, teknologi, dan lain sebagainya. Ini termasuk kemampuan untuk mengatur sumber daya organisasi guna memperiapkan diri menghadapi kemunculan kebutuhan dan perubahan ini.

Barbara Brown mengajukan 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin visioner, yaitu:

o   Visualizing.  Pemimpin visioner mempunyai gambaran yang jelas tentang apa yang hendak dicapai dan mempunyai gambaran yang jelas kapan hal itu akan dapat dicapai.

o   Futuristic Thinking. Pemimpin visioner tidak hanya memikirkan di mana posisi bisnis pada saat ini, tetapi lebih memikirkan di mana posisi yang diinginkan pada masa yang akan datang.

o   Showing Foresight. Pemimpin visioner adalah perencana yang dapat memperkirakan masa depan. Dalam membuat rencana tidak hanya mempertimbangkan apa yang ingin dilakukan, tetapi mempertimbangkan teknologi, prosedur, organisasi dan faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi rencana.

o   Proactive Planning. Pemimpin visioner menetapkan sasaran dan strategi yang spesifik untuk mencapai sasaran tersebut. Pemimpin visioner mampu mengantisipasi atau mempertimbangkan rintangan potensial dan mengembangkan rencana darurat untuk menanggulangi rintangan itu

o   Creative Thinking. Dalam menghadapi tantangan pemimpin visioner berusaha mencari alternatif jalan keluar yang baru dengan memperhatikan isu, peluang dan masalah. Pemimpin visioner akan berkata “If it ain’t broke, BREAK IT!”.

o   Taking Risks.  Pemimpin visioner berani mengambil resiko, dan menganggap kegagalan sebagai peluang bukan kemunduran.

o   Process alignment. Pemimpin visioner mengetahui bagaimana cara menghubungkan sasaran dirinya dengan sasaran organisasi. Ia dapat dengan segera menselaraskan tugas dan pekerjaan setiap departemen pada seluruh organisasi.

o   Coalition building. Pemimpin visioner menyadari bahwa dalam rangka mencapai sasara dirinya, dia harus menciptakan hubungan yang harmonis baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Dia aktif mencari peluang untuk bekerjasama dengan berbagai macam individu, departemen dan  golongan tertentu.

o   Continuous Learning. Pemimpin visioner harus mampu dengan teratur mengambil bagian dalam pelatihan dan berbagai jenis pengembanganlainnya, baik di dalam maupun di luar organisasi. Pemimpin visioner mampu menguji setiap interaksi, negatif atau positif, sehingga mampu mempelajari situasi. Pemimpin visioner mampu mengejar peluang untuk bekerjasama  dan mengambil bagian dalam proyek yang dapat memperluas pengetahuan, memberikan tantangan berpikir dan mengembangkan imajinasi.

o   Embracing Change. Pemimpin visioner mengetahui bahwa perubahan adalah suatu bagian yang penting bagi pertumbuhan dan pengembangan. Ketika ditemukan perubahan yang tidak diinginkan atau  tidak diantisipasi, pemimpin visioner dengan aktif menyelidiki jalan yang dapat memberikan manfaat pada perubahan tersebut.

Burt Nanus (1992),  mengungkapkan ada empat peran yang harus dimainkan oleh pemimpin visioner dalam melaksanakan  kepemimpinannya, yaitu:

o   Peran penentu arah (direction setter). Peran ini merupakan peran di mana  seorang pemimpin menyajikan suatu visi, meyakinkan gambaran atau target untuk suatu organisasi, guna diraih pada masa depan, dan melibatkan orang-orang dari "get-go." Hal ini bagi para ahli dalam studi dan praktek kepemimpinan merupakan esensi dari kepemimpinan. Sebagai penentu arah, seorang pemimpin menyampaikan visi, mengkomunikasikannya, memotivasi pekerja dan rekan, serta meyakinkan orang bahwa apa yang dilakukan merupakan hal yang benar, dan mendukung partisipasi pada seluruh tingkat dan pada seluruh tahap usaha menuju masa depan.

o   Agen perubahan (agent of change). Agen perubahan merupakan peran penting kedua dari seorang pemimpin visioner. Dalam konteks perubahan, lingkungan eksternal adalah pusat. Ekonomi, sosial, teknologi, dan perubahan politis terjadi secara terus-menerus, beberapa berlangsung secara dramatis dan yang lainnya berlangsung dengan perlahan. Tentu saja, kebutuhan pelanggan dan pilihan berubah sebagaimana halnya perubahan keinginan para stakeholders. Para pemimpin yang efektif harus secara konstan menyesuaikan terhadap perubahan ini dan berpikir ke depan tentang perubahan potensial dan yang dapat dirubah. Hal ini menjamin bahwa pemimpin disediakan untuk seluruh situasi atau peristiwa-peristiwa yang dapat mengancam kesuksesan organisasi saat ini, dan yang paling penting masa depan. Akhirnya, fleksibilitas dan resiko yang dihitung pengambilan adalah juga penting lingkungan yang berubah.

o   Juru bicara (spokesperson). Memperoleh "pesan" ke luar, dan juga berbicara, boleh dikatakan merupakan suatu bagian penting dari memimpikan masa depan suatu organisasi. Seorang pemimpin efektif adalah juga seseorang yang mengetahui dan menghargai segala bentuk komunikasi tersedia, guna menjelaskan dan membangun dukungan untuk suatu visi masa depan. Pemimpin, sebagai juru bicara untuk visi, harus mengkomunikasikan suatu pesan yang mengikat semua orang agar melibatkan diri dan menyentuh visi organisasi-secara internal dan secara eksternal. Visi yang disampaikan harus "bermanfaat, menarik, dan menumbulkan kegairahan tentang masa depan organisasi."

Pelatih (coach). Pemimpin visioner yang efektif harus menjadi pelatih yang baik. Dengan ini berarti bahwa seorang pemimpin harus menggunakan kerjasama kelompok untuk mencapai visi yang dinyatakan. Seorang pemimpin mengoptimalkan kemampuan seluruh "pemain" untuk bekerja sama, mengkoordinir aktivitas atau usaha mereka, ke arah "pencapaian kemenangan," atau menuju pencapaian suatu visi organisasi. Pemimpin, sebagai pelatih, menjaga pekerja untuk memusatkan pada realisasi visi dengan pengarahan, memberi harapan, dan membangun kepercayaan di antara pemain yang penting bagi organisasi dan visinya untuk masa depan. Dalam beberapa kasus, hal tersebut dapat dibantah bahwa pemimpin sebagai pelatih,  lebih tepat untuk ditunjuk  sebagai "player-coach."

NASIB PENDIDIKAN GRATIS

Selama ini dalam persepsi masyarakat sudah telanjur terbentuk bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen akan secara langsung berimplikasi pada penyelenggaraan pendidikan gratis yang bisa dinikmati oleh setiap warga negara. Bahkan sebagian besar masyarakat meyakini bahwa layanan pendidikan yang mereka terima juga berkualitas karena didanai oleh anggaran yang cukup besar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Tapi masyarakat menghadapi kenyataan pahit karena mereka masih harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal di sejumlah sekolah-sekolah yang justru berlabel sekolah gratis. Mereka dipusingkan oleh maraknya pungutan yang dilakukan oleh sejumlah sekolah, berupa uang gedung, uang karyawisata, uang LKS, uang buku, uang ekstrakurikuler, dan uang-uang sumbangan lainnya dengan berbagai dalih.

Kalaupun mereka dapat menikmati dunia pendidikan, persoalan mutu menjadi barang yang bernilai amat mahal. Apalagi kini banyak sekolah yang berlomba untuk menaikkan statusnya menjadi sekolah berstandar nasional (SSN) untuk sekolah dasar dan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Peningkatan status ini tentu berimplikasi pada struktur biaya operasional yang mesti dikeluarkan oleh sekolah tersebut dan menjadi biaya yang mesti ditanggung oleh masyarakat. Akibatnya, terjadilah seleksi status sosial dalam masyarakat. Hanya kelompok masyarakat dari kalangan mampulah yang bisa menikmati pendidikan bermutu. Alhasil, harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan gratis dan bermutu tinggal impian.

Padahal, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, sebagaimana tercantum dalam pasal 31 ayat (1), sudah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, termasuk pendidikan yang bermutu. Negara pun wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan tersebut sebagaimana termaktub dalam pasal 31 ayat (2). Soal alokasi anggaran sekurang-kurangnya 20 persen pun sudah mendapat jaminan dari konstitusi, sebagaimana tercantum dalam pasal 31 ayat (4) bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Pasal 34 ayat (2) pun secara tegas sudah dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Wajib belajar adalah program pendidikan bebas biaya untuk jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD dan SMP yang wajib dibiayai dan diselenggarakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Dalam mengimplementasikan amanat konstitusi itulah, pada setiap pengajuan usulan RAPBN, pemerintah wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya anggaran pendidikan 20 persen. RAPBN 2011 yang diajukan oleh pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 243,3 triliun atau sekitar 20,2 persen dari total belanja sebesar Rp 1,202 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas anggaran pendidikan yang dialokasikan pada kementerian atau lembaga dan bagian anggaran sebesar Rp 84,175 triliun, anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah sebesar Rp 156,600 triliun, dan dana pengembangan pendidikan nasional yang besarnya mencapai Rp 2,5 triliun.

Dari total dana pendidikan tersebut, alokasi anggaran pada pendidikan dasar untuk menunjang pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun mencapai Rp 9,2 triliun atau sekitar 3,78 persen dari total anggaran pendidikan. Sementara itu, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang kini menjadi bagian dari anggaran transfer ke daerah, mencapai Rp 16,8 triliun atau sekitar 6,9 persen. Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan untuk menyukseskan program wajib belajar 9 tahun adalah sebesar Rp 26 triliun atau sekitar 10,7 persen dari seluruh anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan.

Untuk perbaikan gedung dan sarana-prasarana SD dan SMP, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan. Berdasarkan nota keuangan RAPBN 2011, DAK Pendidikan sekitar Rp 10 triliun atau sekitar 4,1 persen. Jikapun DAK Pendidikan digabung dengan dana yang diperuntukkan buat menunjang program wajib belajar, persentasenya dalam APBN sekitar 14,8 persen.

Sekarang coba kita telaah anggaran yang dialokasikan untuk pos gaji yang masuk komponen transfer ke daerah melalui DAU Pendidikan, yang besarnya mencapai Rp 93 triliun atau sekitar 38 persen. Belum lagi jika alokasi anggarannya ditambah komponen anggaran tambahan penghasilan untuk guru PNSD sebesar Rp 3,6 triliun (1,5 persen), tambahan untuk tunjangan profesi guru sebesar Rp 17 triliun (6,9 persen). Jadi terdapat sekitar 46,4 persen yang dialokasikan untuk membayar gaji dan tunjangan. Bandingkan dengan proporsi anggaran untuk penuntasan program wajib belajar yang hanya mencapai 10,7 persen seperti tersebut di atas, di luar DAK Pendidikan yang mencapai 4,1 persen.

Kementerian Pendidikan Nasional, sebagai leading sector untuk penyelenggaraan pendidikan gratis, pun hanya mengalokasikan program pendidikan dasar sekitar Rp 6,2 triliun atau 12,5 persen. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan anggaran program wajib belajar tahun anggaran 2010 yang mencapai Rp 28,4 triliun atau sekitar 45,3 persen dari total anggaran Kementerian. Alokasi anggaran 12,5 persen itu pun sudah digabung untuk program pendidikan taman kanak-kanak. Alokasi anggaran ini masih di bawah program peningkatan mutu serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang besarnya mencapai Rp 11,5 triliun atau sekitar 22,9 persen. Bahkan anggarannya jauh di bawah anggaran untuk program pendidikan tinggi, yang mencapai 47,5 persen.

Dengan demikian, dalam postur anggaran pendidikan 20 persen ini, posisi program wajib belajar pendidikan dasar tidaklah sekokoh yang dibayangkan banyak kalangan. Posisinya bahkan kalah kokoh dibandingkan dengan alokasi administrative cost, berupa pembayaran gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga pendidikan yang mencapai 46,4 persen seperti tertera di atas. Tentu saja formulasi anggaran seperti ini dapat berimplikasi sangat luas terhadap keberlangsungan program wajib belajar yang sudah diamanatkan oleh UU Sisdiknas. Formulasi anggaran seperti itu juga mengindikasikan kepada kita bahwa logika kekuasaan lebih dominan daripada logika konstitusi.

Dengan postur anggaran yang seperti ini, kita patut bertanya, sejauh mana sesungguhnya komitmen pemerintah untuk menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun? Bagaimana komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan pendidikan yang bermutu bagi semua anak bangsa?

Kemajuan negeri ini dapat diraih jika negara ini memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan taraf pendidikan rakyatnya. Kemajuan negeri ini bisa diraih jika kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang dihasilkan dari pendidikan yang berkualitas pula. Dan komitmen pemerintah yang kuat untuk memajukan pendidikan tidaklah sebatas pembentukan citra. Komitmen itu harus benar-benar mewujud nyata. Dengan demikian, mimpi masyarakat menikmati pendidikan gratis dan bermutu menjadi kenyataan. (Sumber: Koran Tempo, 23 Oktober 2010).

KONTRIBUSI PENDIDIKAN ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ABSTRAKS

Banyak kritikan cukup tajam yang dilontarkan berbagai pihak tentang out put Pendidikan Islam yang belum menunjukkan keberhasilannya ditengah-tengah  masyarakat. Oleh karena Pendidikan Islam bukan hanya tanggungjawab  institusi pendidikan saja, akan tetapi tanggungjawab komunitas muslim, maka  menjadi suatu keharusan masyarakat harus ikut andil dalam usaha memajukan  Pendidikan Islam itu sendiri. Salah satunya dengan memberdayakan potensi masyarakat tepat guna. Karena peserta didik itu datang dan bermuara pada masyarakat, maka arah kebijakan kurikulumpun harus berorientasi pada masyarakat Pada tempat pertama semua kegiatan pendidikan harus diarahkan dengan jelas dan tegas kepada tujuan pendidikan. Sebab pada hakekatnya belajar itu bukan untuk sekolah (non scholae) tetapi belajar adalah untuk hidup ( sed vitae discimus), dengan demikian pendidikan akan menjadi lebih bermakna.

Kata kunci: Pemberdayaan, potensi, masyarakat, pendidikan Islam, orientasi.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang  berusaha meningkatkan kualitas hidup individu atau sekelompok masyarakat untuk beranjak dari kualitas kehidupan sebelumnya menuju  pada kualitas hudup selanjutnya. Oleh karena itu pemaknaan  pemberdayaan masyarakat mempunyai cakupan yang luas seperti aspek  pendidikan, ekonomi, politik, maupun sosial kebudayaan.

Dalam hubungannya dengan tema di atas, maka secara kuat dipahami bahwa proses pemberdayaan masyarakat dalam hal ini difokuskan pada aspek pendidikan terutama Pendidikan Islam. Pendidikan merupakan perkembangan yang terorganisir dan kelengkapan  dari semua potensi manusia, moral, intelektual maupun jasmani, oleh dan untuk kepribadian individual dan kegunanan masayarakat yang diarahkan untuk menghimpun semua aktivitas tersebut[1] . Jika sudah demikian, maka turut kemajuan suatu institusi pendidikan akan sangat terkait erat dengan potensi masyarakat.

Pendidikan Islam merupakan sub sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Perjalanan Pendidikan Islam tidak terlepas dari pasang surutnya sistem Pendidikan Nasional itu sendiri, sebagaimana tidak terlepasnya umat Islam ketika kita membicarakan nasib bangsa ini, dan bahkan Pendidikan Islam mempunyai sejarah panjang di Indonesia yang telah ikut mewarnai kehidupan bangsa ini baik masa sebelum penjajahan bahkan setelah Indonesia merdeka. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang nota bane mayoritas masyarakatnya memeluk Agama Islam, seharusnya Pendidikan Islam mendasari pendidikan-pendidikan lainnya, serta menjadi primadona bagi peserta didik, orang tua, maupun masyarakat.

Demikian juga halnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan  seharusnya Pendidikan Islam dijadikan tolok ukur dalam membentuk watak dan pribadi peserta didik, serta membangun moral bangsa (Nation Character Building) [2] . Menurut hemat penulis baik upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, maupun para pakar pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan tak terkecuali Pendidikan Islam sudah sejak lama namun hasil yang dicapai belumlah maksimal. Saat ini terdapat ketidakseimbangan antara idealita dengan realita yang ada. Upaya upaya

peningkatan mutu pendidikan masih bersifat parsial, terkotak-kotak dan tidak komprehensif. Sehingga wajar apabila out-put peserta didik yang nota bane Pendidikan Islam kurang memberikan hasil yang maksimal baik terhadap peserta didik, orang tua, maupun masyarakat. Kita merasakan dan mengetahui bahwa Pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini, dinilai hanya mampu memenuhi aspek normatif semata dan “tidak atau belum sanggup” mewujudkan apa yang selama ini diharapkan.

Dengan kata lain, pendidikan Islam juga memiliki kelemahan –kelemahan prinsipil untuk bisa berperan secara pasti dalam memberdayakan komunitas muslim di negeri ini. Untuk saat ini seharusnya lembaga Pendidikan Islam memerlukan adanya perencanaan strategis, dengan menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, metode, program dan kegiatan. Hal ini dimaksudkan sebagai perencanaan jangka panjang untuk menjawab tantangan eksternal yang semakin dinamis dan kompleks. Di sinilah diperlukan analisis kekuatan, Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam kelemahan (faktor internal), peluang serta ancaman (faktor eksternal).

Akhirnya akan diketahui dimana posisi sekolah, mau ke mana sekolah dan apa masalah krusial yang dihadapi, lalu dibuat perencanaan strategis menjangkau masa depan yang lebih baik. [3] Proses seperti ini perlu melibatkan sejumlah orang yang tak kalah pentingnya dalam ikut mensukseskan Pendidikan Islam. Upaya mengikutsertakan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan, tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan, inilah yang dimaksud penulis dengan istilah memberdayakan masyarakat. Sehingga keberhasilan pendidikan bukan saja menjadi tugas dan tanggung jawab institusi pendidikan saja tetapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat dapat memberikan respon positif terhadap perkembangan pendidikan yang ada saat ini, karena out-put pendidikan pada akhirnya akan bermuara pada satu titik yaitu masyarakat.

Dengan latar belakang permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji dimanakah letak esensial dan relevansinya perbincangan yang menuju pada suatu tindakan, dan mencari pemecahan mengenai kekurangan yang masih kita miliki dalam upaya memberdayakan komunitas muslim.

MENGAPA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

            Dalam sejarah bangsa Indonesia yang harus digaris bawahi terlebih dahulu adalah, pertama, komunitas muslim merupakan kelompok masyarakat yang jumlahnya sangat besar, bahkan terbesar di dunia yang terkonsentrasikan dalam satu negara,dan dengan demikian mempunyai masalah-masalah yang sekaligus sebagai hambatan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat diskursus Pendidikan Islam. Kedua, ajaran Islam menyatakan bahwa manusia, disamping harus berilmu pengetahuan juga harus beriman dan bertaqwa[4]. Ini pula yang menjadi salah satu aspek yang utama agar masyarakat bangsa ini dapat terjamin dan mempertahankan diri dalam wilayah sosialistis religius. Untuk memahami aspek pertama, maka dengan jelas dapat dimengerti bahwa jumlahnya yang besar (komunitas muslim),telah melahirkan berbagai potensi dalam langkah optimalisasi pemberdayaan masyarakat umat Islam di negeri ini. Sebab, jika dunia pendidikan Islam mampu menggali dan memenej sumber daya manusia (SDM) yang ada pada komunitas muslim dalam peningkatan mutu pendidikan sungguh

akan memberikan nilai maksimal yang dicapai oleh institus Pendidikan Islam. Adapun pemberdayaan masyarakat pada komunitas muslim ada pada : komite sekolah atau majlis sekolah, konsultan sekolah, cendikiawan muslim, tokoh-tokoh agama yang mempunyai komitmen pada ajaran Islam, tokoh masyarakat yang tertarik dan peduli terhadap peningkatan

mutu pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah, menjadi dasar pemikiran penting selanjutnya, tentang masih perlunya pemikiran proses pemberdayaan masyarakat yang terencana, matang, oleh umat Islam terhadap umat Islam sendiri. Sebab Pendidikan Islam pada umumnya belum bisa dinilai telah ikut serta secara memadai dalam menanamkan atau memberdayakan masyarakat dengan nilai-nilai moral agama. Ini tampak menjadi sebuah kegelisahan sosial, karena proses yang berlangsung sangat didominasi oleh proses pemberdayaan secara intelektual. Instutusi pendidikan yang banyak menggunakan masyarakat sebagai sumber pelajaran memberi kesempatan yang luas untuk mengenal kehidupan masyarakat yang sebenarnya. [5] Karena pada hakekatnya peserta didik itu datang dan kembali kepada masyarakat disinilah tuntutan yang harus dilakukan oleh para pemerhati pendidikan tak terkecuali Pendidikan Islam untuk memikirkan proses pemberdayaan komunitasnya.

Selama ini muncul beberapa pendapat yang mengkritisi Pendidikan Islam di sekolah di antaranya :

1.      Hasil belajar PAI belum sesuai dengan tujuan-tujuan Pendidikan Islam itu sendiri.

2.      Pendidikan Nasional belum sepenuhnya mampu mengembangkan manusia Indonesia yang religius, berakhlak, berwatak ksatria dan patriotic.

3.      Kegagalan Pendidikan Islam disebabkan pembelajarannya lebih menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat formal dan hafalan, bukan pada pemaknaannya.

4.      Pendidikan Islam lebih menekankan pada kemampuan verbalisme dan kemampuan numerik (menghitung), sementara kemampuan mengendalikan diri dan penanaman keimanan diabaikan.

5.      penyampaian materi akhlak di sekolah sebatas teori, padahal yang diperlukan adalah suasana keagamaan.

6.      Permasalahan Pendidikan Islam di sekolah saat ini mengalami masalah metodologi. [6]

Terhadap realitas demikian, ada beberapa faktor yang perlu fianalisis dan segera mendapat perhatian dari semua pihak. Menurut penulis bahwa keberhasilan Pendidikan Islam sangat memeliki ketergantungan yang sangat tinggi, yang dipengaruhi oleh adanya proses kerjasama yang erat antara institusi Pendidikan dengan masyarakat.

Masyarakat pada dasarnya memiliki potensi untuk berkembang  apabila kita berdayakan. Seperti dijelaskan oleh Piaget dalam bukunya Sund (1976), kemampuan operasi berpikir manusia ditentukan oleh  kemampuan manusia itu untuk mengasimilasi atau mengadaptasikan  lingkungan dalam pikirannya. Dalam terminologi lain, maka kemampuan  berpikir manusia ditentukan oleh dua komponen pertama, kemampuannnya menangkap gejala, kedua, kemampuannya untuk mengkonsepsikan gejala itu menjadi suatu pengertian umum. [7] Namun

potensi itu tidak berkembang apabila orang tidak memanfaatkan kesempatan itu.

Dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakat dapat diklasifikasikan pada tiga arah :

1.      Upaya pemberdayaan potensi masyarakat harus dimulai dari pemberdayaan pendidikan keluarga. Konsep “Brain development” menjelaskan bahwa system penserabutan otak manusia sangat ditentukan oleh kontak manusia pada tiga tahun pertama kehidupannya di bumi. Semakin banyak gejala alam yang dapat ditangkap anak pada tiga tahun pertama usia mereka, maka akan merangsang pertumbuhan sistem serabut-serabut otak, yang berarti akan berdampak tingginya kecerdasan anak di masa mendatang. Oleh karena itu pemberdayaan potensi ummat harus dilakukan sejak awal kelahiran. Selain itu, orang tua harus bertanggungjawab terhadap perilaku gizi yang proposional, dan juga mengkondisikan agar anak mengalami proses perkembangan secara proporsional.

2.      Institusi pendidikan merupakan arah pemberdayaan potensi masyarakat yang selanjutnya setelah keluarga. Menjadi tanggungjawab pihak sekolah dalam hal pertumbuhan anak selanjutnya baik fisik, kecerdasan intelektual, kreativitas dan perkembangan kecerdasan emosional, bahkan tumbuhnya kecerdasan spiritual secara optimal. Padahal pendidikan kita belum mampu melaksanakan tugas ini. Untuk itulah sudah saatnya institusi Pendidikan melakukan berbagai upaya inovasi dengan landasan bahwa pemberdayaan potensi masyarakat perlu memperkecil peran tumbuhnya cara berpikir linier (yang masih menjadi tekanan pendidikan sekarang), mengapa demikian karena sesunguhnya bumi dan seisinya selalu mengalami perubahan-perubahan yang begitu cepat yang selalu tidak linier, begitu juga seharusnya konsep pendidikan Islam. Berarti untuk pemberdayaan potensi masyarakat harus selalu diarahkan kepada berkembangnya kreativitas masyarakat. Agar maksud ini bisa dicapai maka kemampuan ketrampilan dan seni harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan. [8]  Menurut penulis instistusi Pendidikan Islam sudah saatnya melakukan  upaya-upaya inovasi dalam bidang pendidikan, bukan secara tambal  sulam melainkan secara menyeluruh dan mendasar. Kita  membutuhkan satu revolusi di bidang pendidikan, dan menggeser  serta mengubah paradigma yang keliru. Paradigma yang keliru dan  mendasar sekali adalah selama ini bahwa “belajar untuk sekolah bukan  untuk hidup”, harus dirubah dengan “belajar bukan untuk sekolah (non  scholae) tetapi belajar untuk hidup (sed vitae discimus)”. Kurikulum di sekolah harus mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan di masyarakat dengan demikian peserta didik akan lebih memahami kondisi masyarakat. Sekolah janganlah terisolasi dari masyarakat, apa yang dipelajari hendaknya berguna bagi kehidupan peserta didik dalam masyarakat dan didasarkan atas masalah masayarakat. Dengan demikian peserta didik akan lebih serasi dipersiapkan sebagai warga masyarakat. [9]

3.      Arah pemberdayaan selanjutnya adalah di masyarakat dengan cara meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap terwujudnya bangsa yang memiliki peradaban dan moral tinggi. [10] Hubungannya dengan proses pendidikan selama ini sikap masyarakat belum atau tidak kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pihak sekolah. Masyarakat mengikuti apa saja yang ditentukan sekolah, tanpa mempertanyakan secara kritis apa manfaat dari semuanya itu, ditinjau dari pencapaian tujuan pendidikan. Sekolah menentukan kurikulum dan silabus, sekolah menentukan metode pembelajaran, sekolah menentukan ulangan, ujian, kelulusan sampai dengan pakaian bahkan sepatu seragam sekolah , ini adalah beberapa contoh yang seharusnya masyarakat ikut andil dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Disinilah sebenarnya letak pemberdayaan masing-masing potensi masyarakat (keluarga, sekolah, dan masyarakat) untuk bersama-sama mengkompromikan bagaimana seharusnya sistem pendidikan yang akan diterapkan. Dalam penanganan proses pemberdayaan potensi masyarakat ini pihak sekolah harus membutuhkan strategi yang tepat, dan memerlukan jaringan yang luas, melibatkan banyak pihak baik kalangan birokrat, kalangan usahawan, kalangan pemuka agama, dan tentunya kalangan pendidikan serta organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Keberhasilan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 (pasal 5-11) tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat,

dan pemerintah dalam pendidikan.  Menanggapi berbagai kritikan Pendidikan Islam yang antara lain sudah disebutkan terdahulu, maka penulis mencoba menyajikan sebuah  sistem pembelajaran yang disebut dengan keterpaduan pembelajaran pendidikan islam. Yaitu berbagai inovasi sistem pembelajaran yang melibatkan berbagai pihak dengan memanfaatkan pemberdayaan potensi

yang ada di masyarakat, karena sudah saatnya Pendidikan Islam bukan  hanya milik institusi pendidikan tetapi juga milik seluruh ummat islam.

Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan pemberdayaan potensi  masyarakat akan penulis uraikan dalam bentuk kerjasama dalam penerapan pembelajaran Pendidikan islam sebagai berikut:

1.      Orang tua peserta didik selama ini kurang memperhatikan  perkembangan sekolah , karena pihak sekolah selalu memberikan  aturan yang membatasi gerak mereka. Sudah saatnya orang tua  peserta didik menjadi salah satu bagian dari aktivitas pemberdayaan  potensi masyarakat yang harus dibina, dengan usaha-usaha melibatkan orang tua secara intens dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Mereka diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengenali sekolah, bukan saja bentuk fisiknya tetapi juga program sekolah.

2.      Kurikulum Pendidikan Islam selama ini hanya milik sekolah, sudah  seharusnya dirumuskan dengan melibatkan berbagai pihak (sekolah, guru, siswa,orang tua, masyarakat,dan unsur lain yang dianggap perlu) sehingga belajar bukan untuk sekolah tetapi belajar untuk hidup. Sifat kurikulum tidak baku tetapi selalu mengalami pembauran sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan pendidikan saat ini. Disinilah peran orang tua, sekolah, dan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat diharapkan.

3.      Jika kurikulum sudah terbentuk, maka masyarakat melakukan kegiatan yang dapat dikontrol benar salahnya, baik dan tidaknya, dalam bentuk kerjasama informal individual, proses kerjasama ini lebih didasarkan pada faktor rasa keperdulian masyarakat terhadap kebutuhan akan pentingnya keberhasilan pendidikan. Aspek orang tua yang menjadi sasaran penting dalam hal ini, karena keberhasilan pendidikan merupakan keberhasilan bagi anaknya dan juga bagi orang tua tersebut.

4.      Usaha institusi pendidikan dalam menumbuhkembangkan potensi masyarakat dalam bentuk formal organisatoris, dalam bentuk pertemuan rutin yang dilakukan secara berkala. tujuan yang hendak dicapai diantaranya, satu, bagaimana masyarakat menyikapi proses pendidikan dengan kejadian-kejadian dan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Kedua, sebagai tindakan evaluasi terhadap program penerapan kurikulum yang telah disusun secara terpadu.

5.      Membangun iklim sekolah yang efektif. Iklim sekolah dapat dibina dan dikembangkan menuju kepada situasi yang kondusif dalam upaya mencapai sekolah efektif Khusus dalam penerapan Pendidikan Islam harus ada pola kerjasama (antara guru agama dengan guru mata pelajaran lainnya) dalam pembinaan pendidikan agama Islam pada sekolah tersebut. Pada bagian ini menjadi tugas manajer sekolah untuk menerapkan sistem pembelajaran agama yang integral, dalam artian seluruh tenaga pengajar harus mendukung dan menerapkan sistem pembelajaran yang agamis. Dengan pemberdayaan seperti inilah Pendidikan Islam akan semakin bercahaya ditengah-tengah masyarakat.

Adapun manfaat dari adanya pemberdayaan potensi masyarakat dalam bidang pendidikan adalah :

1.      Untuk memberikan pengetahuan dan mengembangkan pemahaman terhadap masyarakat tentang maksud-maksud dan sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh sekolah.

2.      Untuk menilai program sekolah apakah sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

3.      Untuk mempersatukan orang tua murid dan pihak sekolah dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik.

4.      Untuk membangun kesadaran kepada semua pihak akan pentingnya pendidikan.

5.      Untuk membangun dan memelihara kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap sekolah.

6.      Agar masyarakat mengetahui dan memahami betapa beratnya tugas institusi pendidikan, dan ini menjadi tanggungjawab bersama.

7.      Untuk mengerahkan bantuan dan dukungan dalam pemeliharaan dan peningkatan program sekolah.

Sehingga dengan adanya usaha pemberdayaan potensi  masyarakat melalui mekanisme yang sudah disepakati dapat meningkatkan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap terwujudnya

pendidikan yang memberdayakan masyarakat untuk menyikapi dan menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara kreatif dan inovatif.

KESIMPULAN

            Banyak terutama kalangan masyarakat mengkritisi bahwa Pendidikan Islam tidak atau belum menunjukan keberhasilan ditengah-tenganh  masyarakat yang masih sangat membutuhkan peranannya. Untuk itu  dalam tulisan ini penulis ingin menjawab bahwa :

1.      Pendidikan Islam bukan saja milik suatu lembaga institusi pendidikan saja, akan tetapi Pendidikan Islam adalah milik semua komunitas muslim yang ada di dunia ini.

2.      Oleh karena Pendidikan Islam menjadi milik semua komunitas muslim, maka Pendidikan Islam menjadi tanggungjawab masyarakat yang harus dibuktikan dengan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan pendidikan dan menjawab keluhan-keluhan yang banyak dikritisi baik peserta didik, orang tua, maupun masyarakat.

3.      Selama ini menurut hemat penulis, hubungan antara institusi pendidikan dengan masyarakat masih sangat minim dan masyarakat tidak difungsikan sebagai sumber pelajaran. Oleh karena itu paradigma pembelajaran harus dirubah “belajar bukan untuk sekolah akan tetapi belajar untuk hidup” karena pada hakekatnya peserta  didik datang dan akan bermuara juga pada masyarakat.

4.      Dengan pemberdayaan potensi masyarakat melalui mekanisme tepat  guna yang dikoordinir pihak sekolah akan menjawab semua kekurangan, kelemahan yang ada.

5.      Kurikulum sebagai arah pendidikan akan sangat menentukan  keberhasilan pendidikan, maka menurut penulis kurikulum harus  dirumuskan melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, oleh karena itu sifat kurikulum tidaklah baku, akan tetapi selalu mengalami perubahan seiring dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Nasution, S, Sosiologi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Hasan, Tholhah, Muhammad, Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural, Jakarta: Lantabora Press,

            2005

_______________________, Islam Dan Masalah Sumber Daya Manusia, Jakarta: Lantabora

 Press, 2005

Djohar, Pendidikan Strategig Alternatif Untuk Masa Depan, Yogyakarta: Lesfi, 2003

Mukhtar, Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Misaka Galiza, 2003

Majid, Abdul, (dkk), pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi  Konsep dan Implementasi

            Kurikulum 2004, Bandung: remaja Rosdakarya, 2005

Hasan, Fuad, Dasar-Dasar Kependidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, Jakarta: Ciputat Press, 2005

---

[1] Muhammad Tholhah Hasan, Islam Dalam Perspektif Sosio Cultural , (Jakarta: lantabora Press,2005), h. 95.

[2] Untuk lebih jelasnya, lihat Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasisi Kompetensi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h.161.

[3] Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, (Jakarta:Ciputat Press, 2005), h.131.

[4] Abdul Majid, Op.Cit, h.162.

[5] .S. Nasution, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara,Cet. Ke-3, 2004),h.153.

[6] Abdul Majid, Op.Cit,h. 165.

[7] Djohar, Pendidikan Strategig Alternatif Untuk Masa Depan, (Yogyakarta:Lesfi, 2003), h. 133-134 .

[8] 8Ibid, h, 134-135

[9] S. Nasution, Op.Cit h. 154.

[10] Djohar Op.Cit, h. 139.